INFO
  •  Selamat Datang di Website Resmi Dinas Pertanian Kabupaten Grobogan 
  •  Menuju Agribisnis Yang Bermartabat 
  •  Grobogan Hebat 
  •  Menuju Indonesia Unggul 

INFORMASI DIKECUALIKAN

No

Konten Informasi

Dasar Hukum

Alasan Pengecualian

Batas Waktu

Konsekuensi

Informasi

Pengecualiaan

Akibat Jika Info

Manfaat Jika Info

   

Dibuka

Ditutup

1 2 3 4 5 6 7

1

  1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A Melindungi hak asasi Tidak Terbatas 1. Mengungkap data Melindungi data pribadi

Identitas PNS yang mengajukan ijin

s/d 28 H manusia (HAM) pribadi PNS PNS yang bersifat

perkawinan/perceraian

2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP berdasarkan konstitusi 2. Melanggar HAM rahasia

 

Pasal 17 huruf h

2

 

1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A   Tidak Terbatas 1. Mengungkap data  

 

s/d 28 H Melindungi hak asasi pribadi PNS Melindungi data pribadi

Proses Nilai SKP (Sasaran Kinerja

  2. Melanggar HAM
2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP manusia (HAM) PNS yang bersifat

Pegawai) PNS

Pasal 17 huruf h
berdasarkan konstitusi rahasia

 

3. PP No. 10 Th 1979 Tentang  

 

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS    

3

Data Rekam Medis PNS

1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A   Tidak Terbatas 1. Mengungkap data 1. Melindungi data pribadi
s/d 28 H   pribadi PNS PNS yang bersifat
2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Melindungi hak asasi 2. Melanggar HAM  
Pasal 17 huruf h manusia (HAM) 2. Untuk melindungi
3. Permenkes RI No. berdasarkan konstitusi 3. Dapat Merugian PNS keamanan dan
269/MENKES/PER/III/2008 Tentang   kenyamanan PNS
Rekam Medis (Pasal 10)    

4

 

1. UUD Negara RI Th 1945 Pasal 28 A     Mengganggu,  

 

s/d 28 H      

 

    menghambat dan  

 

2. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP      

 

Sebagai dasar   merugikan proses Menjaga kondusifitas,

Data usulan pengangkatn PNS dalam

Pasal 17 huruf h penetapan kebijakan Terbatas sampai penyusunan kebijakan keamanan dan kepastian
 

jabatan struktural

3. PP No. 100 Th 2000 Tentang dalam pmbinaan PNS dengan pelantikan karena addanya hukum

 

Pengangkatan PNS Dalam Jabatan     pengungkapan secara  

 

Struktural Jo PP No. 13 h 2002 Tentang      

 

    prematur  

 

Perubahan Atas PP No. 100 Th 2000      

5

Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP     Menghambat  
Pasal 17 huruf i dan j   Terbatas sampai kesuksesan kebijakan  
  Untuk menjamin dengan proses karena ada Efisiensi anggaran karena
2. Keppres No. 80 Th2003 beserta rekaman keggiatan Pengadaan pengungkapan secara diperoleh penawaran
dan peristiwa Barang/Jasa prematur (informasi harga yang wajar
perubahannya
  selesai apabila terbuka akan  
      menimbulkan penilaian  

6

Dokumen Penawaran Kontrak

1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Untuk menjamin Terbatas sampai dilakukan pembukaan penawaran kontrak    
Pasal 17 huruf i dan j Muncul persaingan Dapat menjaga
persaingan usaha
2. Perpres No. 54 Th 2010 Tentang usaha yang tidak sehat obyektivitas penilaian
yang sehat
Pengadaan Baarang/Jasa Pemerintah    

7

Lokasi Server

    Tidak Terbatas Tindakan kriminal Menjaga dan
UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Menjamin, melindungi pengrusakan dan mengamankan perangkat
Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30-37) kerahasiaan data pencurian data serta data

8

Internet Protocol/IP Address Private

UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Menjamin, melindungi Tidak Terbatas Penerobosan/penyalahg Menjaga/melindungi hak
Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30) kerahasiaan data unaan hak akses akses

9

Bandwidth Management

    Tidak Terbatas Penyalahgunaan  
UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Menjaga keamanan kapasitas bandwidth di Mengatur kestabilan
Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30) jaringan komputer luar ketentuan pengunaan bandwith

10

Kode akses elektronik

UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan Menjaga keamanan Tidak Terbatas Penyalahgunaan oleh Menjaga keamanan
Transaksi Elektronik/ITE (Pasal 30) jaringan komputer pihak lain jaringan komputer

11

Sistem management data base

1. UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP   Tidak Terbatas    
Pasal 17 huruf j Menjaga keamanan Penyalahgunaan oleh Menjaga keamanan
UU No. 11 Th 2008 Ttg Informasi dan jaringan komputer pihak lain database
Transaksi Elektronik/ITE      

12

 

  NHP Jika dikuasai   Mengambat kesuksesan Membantu Badan Publik

 

  oleh orang/pihak yang Sampai menjadi    

a. Laporan hasil pemeriksaan reguler

UU No. 14 Th 2008 Tentang KIP Pasal tidak terkait berpotensi laporan hasil kebijakan karena dalam mencapai

naskah hasil pemeriksaan (NHP)

17 huruf i terjadi pemeriksaan adanya pengungkapan keberhasilan

 

  secara prematur pelaksanaan kebijakan

 

  penyalahgunaan  

13

b. Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus

PP No. 60 Th 2008 Tentang Sistem LHP belum bersifat Sampai menjadi    
final / naskah hasil laporan hasil
Pengedalian Intern Pemerintahan
pemeriksaan pemeriksaan

14

c. Proses Laporan Keuangan

1. PP No 79 Th 2005 Tentang Jika dikuasai oleh      
Pedoman Pembinaan & Pengawasan orang/pihak yang tidak Sampai menjadi
Penyelenggaraan Pemerintahan terkait berpotensi laporan keuangan
terjadi
Daerah  
penyalahgunaan  
2. Peraturan Menpan No        
PER/04/M.PAN/03/2008 Tentang Kode
Etik Pengawasan Intern Pemerintah
3. Peraturan Menpaan No.        
PER/05/M.PAN/03/2008 Tentang
Standar Audit Pengawasan Intern
Pemerintah
4. Permendagri No. 28 Th 2007        
Tentang Norma Pengawasan dan Kode
Etik Pejabat Pengawas Pemerintah,
Lampiran I Bab Norma Pelaporan Huruf

15

Proses Penyusunan Penetapan/ Rekomendasi Penerima Bantuan Pemerintah

1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantua Pemerintah pada Kementerian Negara/ Lembaga Jika dibuka, dapat menimbulkan konflik kepentingan Sampai dengan ditetapkannya Penerima Bantuan Pemerintah  Berpeluang terjadi penyalahgunaan Aman terkendali
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Penyalahgunaan informasi      

16

Proses Penyusunan Alokasi Pupuk Bersubsidi

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Jika dibuka, dapat menimbulkan konflik kepentingan Sampai dengan ditetapkannya Alokasi Pupuk Bersubsidi Berpeluang terjadi penyalahgunaan Aman terkendali

17

Proses Penyusunan Pertimbangan Teknis Kesesuaian Status Lahan

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 Jika dibuka, dapat menimbulkan konflik kepentingan Sampai dengan ditetapkannya Pertimbangan Teknis Berpeluang terjadi penyalahgunaan Aman terkendali

18

Data yang belum dikuasai atau didokumentasi

belum dikuasai oleh badan publik, dengan dasar hukum pengecualian UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 6 ayat (3) huruf e. belum dikuasai atau didokumentasi Sampai tersedia Data tidak valid, beresiko menimbulkan gejolak Diperoleh data yang valid, sehingga tidak menimbulkan gejolak

Komoditas Unggulan

Agenda kegiatan

Kalender Kegiatan

«

Juli 2020

»
MggSenSelRabKamJumSab
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Galeri Video

Peta Dinas Pertanian